EKOWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT

( POTENSI YANG TERABAIKAN )

4T

Ekowisata telah menjadi trend baru di dunia Internasional sebagai salah satu dari isu 4T (Transportation, Telecommunication, Tourism dan Technology) dalam milenium ketiga. Merupakan sebuah pengembangan konsep dari penyelarasan antara kegiatan manusia (aspek wisata) dan lingkungan sekitar (aspek ekologi). Berbagai pengertian tentang Ekowisata, diantaranya : ” Ekowisata adalah kegiatan wisata didaerah tujuan yang masih alami untuk menikmati keindahan alam, mendapatkan pengetahuan dan mendorong upaya konservasi alam dan budaya setempat serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat ” ( PPLHK : 2007 ).

Prinsip-prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat

Konsep ekowisata telah dikembangkan sejak era tahun 80-an, sebagai pencarian jawaban dari upaya meminimalkan dampak negatif bagi kelestarian keanekaragaman hayati, yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata. Konsep ekowisata sebenarnya bermaksud untuk menyatukan dan menyeimbangkan beberapa konflik secara objektif: dengan menetapkan ketentuan dalam berwisata; melindungi sumber daya alam dan budaya; serta menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi untuk masyarakat lokal. Dengan kata lain kegiatan wisata dapat disebut sebagai ekowisata, jika memenuhi beberapa prinsip, diantaranya adalah mengurangi dampak dan akibat negatif terhadap lingkungan, membangun kepedulian dan respek terhadap lingkungan dan budaya serta meningkatkan perekonomian dan peran serta masyarakat setempat. Sebagai suatu fenomena yang ditimbulkan oleh salah satu bentuk kegiatan yang bersifat konsumtif maka pariwisata memang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara, pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah( PAD ), pendapatan dunia usaha, bahkan pendapatan masyarakat, sehingga mempunyai nilai ekonomi dan nilai komersial yang tinggi. Namun demikian, di samping itu pariwisata sebenarnya memiliki berbagai potensi lain yang tidak bersifat ekonomi dan komersial, seperti peningkatan kualitas nilai-nilai sosial budaya, integritas dan jati diri, perluasan wawasan, persahabatan, konservasi sumber daya alam dan peningkatan mutu lingkungan, dan sebagainya.

Rendahnya Pemahaman dan Kemauan Instansi terkait

Pada era reformasi, ketika penyelenggaraan pariwisata diserahkan pada tingkat kabupaten dan kota, kelihatannya mengalami stagnasi dan jalan di tempat, bahkan pada beberapa daerah masih banyak pihak berwenang di daerah yang belum memahami bahwa pariwisata adalah lintas batas, lintas kabupaten dan bahkan lintas provinsi. Lemahnya sumber daya manusia merupakan salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata di daerah, selain faktor aksesibilitas dan kurangnya infrastruktur. Jangankan kita berbicara konsep ekowisata yang relatif masih baru, berupaya meningkatkan pemahaman tentang konsep pariwisata yang berbasis masyarakat saja memiliki banyak kendala. Hal ini juga yang dialami oleh penulis dalam upaya mendorong pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Kepulauan Riau. Disamping lemahnya pemahaman instansi terkait terhadap konsep Ekowisata Bahari berbasis masyarakat, ternyata ” kemauan ” dari instansi terkait Propinsi Kepulauan Riau dan instansi berwenang di Kabupaten dan Kota juga sangat rendah, sehingga semakin mempersulit pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang sebenarnya merupakan salah satu upaya strategis untuk melindungi sumber daya alam dan budaya serta pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir, sekaligus sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir yang menjadi tujuan pembentukan Propinsi Kepri.

Peran Sektor Swasta dan LSM

Disisi lain, sektor swasta juga harus memberikan dorongan dalam pengembangan ekowisata. Karena produk ekowisata di tingkat dunia telah berkembang sangat pesat, sementara diversifikasi produk wisata Kepri berjalan sangat lamban. Sampai saat ini masih banyak biro perjalanan di Kepri yang belum memahami pariwisata alam, dan belum optimal memanfaatkan alam sebagai aset produk. Sementara disisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat dilibatkan di dalam upaya mempersiapkan masyarakat penerima wisatawan. Kawasan-kawasan yang berpotensi perlu dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan, dan bukan sekedar menjadi objek wisata.

Promosi Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan Kepri tidak cukup hanya dengan ” concern ” terhadap upaya-upaya promosi saja , yang notabene merupakan upaya yang memerlukan biaya tinggi, sementara efektifitasnya terhadap peningkatan kunjungan wisman masih rendah. Disisi lain objek-objek wisata yang akan dipromosikan terkesan hanya ” itu-itu saja ” bahkan tidak ada objek wisata baru yang merupakan hasil diversifikasi produk-produk wisata dengan menyesuaikan kepada trend pariwisata global seperti objek-objek daerah tujuan ekowisata unggulan. Dana pengembangan promosi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata baik ditingkat Propinsi Kepulauan Riau maupun di tingkat Kabupaten dan Kota terbukti tidak dapat mendongkrak peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara untuk datang ke Kepulauan Riau, bahkan dari tahun ke tahun kunjungan wisman ke Kepulauan Riau cenderung terus menurun, kecuali untuk daerah tujuan wisata eksklusif seperti Kawasan Wisata Eksklusif Lagoi Bintan yang memang sudah cukup dikenal oleh dunia dan memiliki segmen pasar sendiri dan jaringan pemasaran serta promosi sendiri sehingga tidak memerlukan peran pemerintah dalam hal promosi dan pemasarannya.

Akhirnya pengembangan ekowisata memerlukan perangkat kebijakan dari pemerintah. Arah kebijakan secara nasional telah jelas dan arahan teknis pada tingkat daerah merupakan kebutuhan dasar juga telah dipenuhi, mengingat lemahnya sumber daya manusia di tingkat daerah kunjungan wisata. Jika kita saat ini selalu berlindung di balik peristiwa-peristiwa besar yang menyebabkan pariwisata Kepri terus menurun, akan tetapi seharusnyalah kita bisa memanfaatkan waktu kunjungan yang menurun ini untuk investasi peningkatan sumber daya manusia dan persiapan diversifikasi produk yang lebih kompetitif melalui pengembangan daerah tujuan ekowisata berbasis masyarakat di tingkat regional. Sehingga Program Pariwisata seperti Visit Batam 2010 dapat benar-benar mencapai sasaran dan bukan merupakan pemborosan keuangan negara melalui kegiatan promosi dan eksibisi yang sia-sia belaka. Semoga…